📅 Dipublikasikan: 04/09/2026 01:07 WIB
👁️ Dibaca: 169 kali |
💬 Dikomentari: 0 kali
Aturan baru: permohonan diajukan secara elektronik melalui portal Wajib Pajak paling lambat 10 Januari, dengan alternatif pengajuan langsung atau melalui jasa pengiriman jika pengajuan elektronik nggak bisa dilakukan.
Dampak: tenggat 10 Januari dan kanal pengajuan harus diperhatikan secara khusus.
Aspek: validasi data dan dokumen
Aturan lama: terdapat ketentuan penelitian atas bukti pajak dan Pajak Masukan.
Aturan baru: penelitian menekankan validasi dalam sistem administrasi DJP, Nomor Transaksi Penerimaan Negara, pelaporan faktur oleh penerbit, serta pertukaran data dokumen impor.
Dampak: dokumen yang hanya tersedia secara internal belum tentu cukup kalau belum tervalidasi dalam sistem yang dipersyaratkan.
Catatan penting: sumber yang diberikan nggak memuat seluruh bagian akhir PMK 28 Tahun 2026. Karena itu, artikel ini hanya membahas ketentuan yang tersedia dalam dokumen sumber, khususnya sampai bagian Pasal 18 yang ditampilkan secara nggak lengkap. Ketentuan penutup atau ketentuan peralihan yang nggak tercantum nggak bisa disimpulkan atau ditambahkan.
Salah Paham yang Sering Terjadi
Kalau SPT menunjukkan lebih bayar, berarti uang pasti langsung kembali.
nggak otomatis. DJP tetap melakukan penelitian formal dan penelitian atas komponen pembentuk kelebihan pembayaran. Komponen yang nggak valid nggak akan diperhitungkan.
Kalau udah menjadi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu, statusnya berlaku selamanya.
nggak. Status berlaku sejak ditetapkan sampai dicabut. Keterlambatan pelaporan, tunggakan, masalah laporan keuangan, pemeriksaan bukti permulaan, atau penyidikan bisa menyebabkan pencabutan.
Kalau dokumen Pajak Masukan ada, pasti bisa dikreditkan.
nggak selalu. Faktur atau dokumen harus memenuhi ketentuan pelaporan dan validasi yang ditentukan.
Pengembalian pendahuluan berarti DJP nggak mungkin melakukan pemeriksaan.
nggak demikian. Pengembalian pendahuluan adalah mekanisme pengembalian setelah penelitian tertentu. Ketentuan ini nggak berarti pemeriksaan di kemudian hari menjadi nggak mungkin.
Batas waktu satu bulan atau tiga bulan berarti uang pasti udah masuk rekening dalam jangka waktu tersebut.
Ketentuan yang diatur adalah batas penerbitan keputusan atau pemberitahuan, bukan secara otomatis batas waktu dana masuk ke rekening. Pembaca perlu membedakan antara penerbitan keputusan dan pelaksanaan pengembalian.
PKP berisiko rendah cukup memenuhi kategori usahanya.
nggak. PKP juga harus memenuhi ketepatan waktu SPT Masa PPN, nggak sedang menghadapi proses pidana perpajakan tertentu, nggak pernah dipidana dalam lima tahun terakhir, serta memenuhi ketentuan kegiatan tertentu, termasuk batas minimal 80 persen.
FAQ