KEBIJAKAN AKUNTANSI MODUL REVENUE ACCOUNTING DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Baca Selengkapnya →KEBIJAKAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN SEHUBUNGAN DENGANBENCANA ALAM DI WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMURTAHUN 2026 DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Baca Selengkapnya →TATA CARA PELAKSANAAN PENYITAAN DAN PENJUALAN ATAS SURAT BERHARGA BERUPA SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI PASAR MODALDALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Baca Selengkapnya →PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR PER-10/PJ/2024 TENTANG KETENTUAN PEMBAYARAN DANPENYETORAN PAJAK SERTA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARANPAJAK DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM INTI ADMINISTRASIPERPAJAKANDIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Baca Selengkapnya →TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI DAN/ATAUPERMOHONAN PEMBATASAN ATAU PEMBLOKIRAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Baca Selengkapnya →PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA ANGKUTAN UDARANIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI KELAS EKONOMI DALAM RANGKADUKUNGAN PEMERINTAH TERHADAP KENAIKAN HARGA AVTUR YANGDITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2026 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Baca Selengkapnya →KONSULTAN PAJAKDAN PIHAK LAIN YANG BERTINDAK SEBAGAI KUASA WAJIB PAJAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Baca Selengkapnya →PERSYARATAN UNTUK MENJADI KUASA DI BIDANG PERPAJAKANDAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN KUASADI BIDANG PERPAJAKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Baca Selengkapnya →PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 81TAHUN 2024 TENTANG KETENTUAN PERPAJAKAN DALAM RANGKAPELAKSANAAN SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Baca Selengkapnya →KEBIJAKAN PERPAJAKAN SEHUBUNGAN DENGANIMPLEMENTASI SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKANDALAM RANGKA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNANPAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN TAHUN PAJAK 2025 DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Baca Selengkapnya →