PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN RUMAH TAPAK DAN SATUAN RUMAH SUSUN YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2026 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Baca Selengkapnya →PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 10 TAHUN2025 TENTANG PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILANTERTENTU YANG DITANGGUNG PEMERINTAHDALAM RANGKA STIMULUS EKONOMI TAHUN ANGGARAN 2025 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Baca Selengkapnya →TATA CARA PENERAPANPERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Baca Selengkapnya →PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA ANGKUTAN UDARANIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI KELAS EKONOMI PADA PERIODE LIBURIDULFITRI 1447 HIJRIAH YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUNANGGARAN 2026 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Baca Selengkapnya →PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN TERTENTU YANGDITANGGUNG PEMERINTAH DALAM RANGKA STIMULUS EKONOMITAHUN ANGGARAN 2026 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Baca Selengkapnya →PENONAKTIFAN AKSES PEMBUATAN FAKTUR PAJAK TERHADAPPENGUSAHA KENA PAJAK YANG TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBANSESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DIBIDANG PERPAJAKAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Baca Selengkapnya →TATA CARA PENYAMPAIAN PENGADUANDI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAKDIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Baca Selengkapnya →TATA CARA PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAKMINIMUM GLOBAL BERDASARKAN KESEPAKATAN INTERNASIONALDIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Baca Selengkapnya →PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGANNOMOR 228/PMK.03/2017 TENTANG RINCIAN JENIS DATA DANINFORMASI SERTA TATA CARA PENYAMPAIAN DATA DAN INFORMASIYANG BERKAITAN DENGAN PERPAJAKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Baca Selengkapnya →BADAN ATAU LEMBAGA YANG DIBENTUK ATAU DISAHKAN OLEH PEMERINTAH YANG DITETAPKAN SEBAGAI PENERIMA ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Baca Selengkapnya →