KEBIJAKAN PERPAJAKAN SEHUBUNGAN DENGANIMPLEMENTASI SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKANDALAM RANGKA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNANPAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN TAHUN PAJAK 2025 DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Baca Selengkapnya →KONSULTAN PAJAKDAN PIHAK LAIN YANG BERTINDAK SEBAGAI KUASA WAJIB PAJAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Baca Selengkapnya →PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA ANGKUTAN UDARANIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI KELAS EKONOMI PADA PERIODE LIBURIDULFITRI 1447 HIJRIAH YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUNANGGARAN 2026 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Baca Selengkapnya →PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DITANGGUNG PEMERINTAH DALAMRANGKA PEMBERIAN SUMBANGAN BENCANA SUMATERA TAHUNANGGARAN 2026 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Baca Selengkapnya →PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DITANGGUNG PEMERINTAH DALAMRANGKA PEMBERIAN SUMBANGAN BENCANA SUMATERA TAHUNANGGARAN 2026 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Baca Selengkapnya →BADAN ATAU LEMBAGA YANG DIBENTUK ATAU DISAHKAN OLEH PEMERINTAH YANG DITETAPKAN SEBAGAI PENERIMA ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Baca Selengkapnya →PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2022TENTANG PENYESUAIAN PENGATURAN DI BIDANG PAJAK PENGHASILANDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Baca Selengkapnya →KEBIJAKAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN SEHUBUNGAN DENGANBENCANA ALAM DI WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMURTAHUN 2026 DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Baca Selengkapnya →PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMADAN/ATAU DIPEROLEH PESERTA PEMAGANGAN LULUSAN PERGURUANTINGGI YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2026 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Baca Selengkapnya →TATA CARA PENYAMPAIAN, PENERIMAAN, DAN PENGOLAHANSURAT PEMBERITAHUANDIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Baca Selengkapnya →