PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENGHASILANATAS TRANSAKSI PERDAGANGAN ASET KRIPTO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Baca Selengkapnya →TATA CARA PENYAMPAIAN PENGADUANDI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAKDIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Baca Selengkapnya →PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN HEWAN KHUSUSTERTENTU BERUPA KUDA SERTA PERLENGKAPAN PENDUKUNGNYA YANGDITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2025DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Baca Selengkapnya →PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 11 TAHUN2025 TENTANG KETENTUAN NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAANPAJAK DAN BESARAN TERTENTU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Baca Selengkapnya →PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMORPER-6/PJ/2025 TENTANG PELAKSANAAN PENGEMBALIAN PENDAHULUANKELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK KRITERIATERTENTU, WAJIB PAJAK PERSYARATAN TERTENTU, DAN PENGUSAHAKENA PAJAK BERISIKO RENDAH, SERTA SPECIAL PURPOSE COMPANYATAU KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAKBERISIKO RENDAHDIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Baca Selengkapnya →PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR968 TAHUN 2025 TENTANG KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASISBATERAI RODA EMPAT TERTENTU DAN KENDARAAN BERMOTOR LISTRIKBERBASIS BATERAI BUS TERTENTU YANG MEMENUHI KRITERIA NILAITINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI YANG ATAS PENYERAHANNYA DAPATMEMANFAATKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DITANGGUNGPEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2025DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,
Baca Selengkapnya →PENENTUAN SUBJEK PAJAK DALAM NEGERIDAN SUBJEK PAJAK LUAR NEGERIDIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Baca Selengkapnya →PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 48TAHUN 2023 TENTANG PAJAK PENGHASILAN DAN/ATAU PAJAKPERTAMBAHAN NILAI ATAS PENJUALAN/PENYERAHAN EMAS PERHIASAN,EMAS BATANGAN, PERHIASAN YANG BAHAN SELURUHNYA BUKAN DARIEMAS, BATU PERMATA DAN/ATAU BATU LAINNYA YANG SEJENIS, SERTAJASA YANG TERKAIT DENGAN EMAS PERHIASAN, EMAS BATANGAN,PERHIASAN YANG BAHAN SELURUHNYA BUKAN DARI EMAS, DAN/ATAUBATU PERMATA DAN/ATAU BATU LAINNYA YANG SEJENIS, YANGDILAKUKAN OLEH PABRIKAN EMAS PERHIASAN, PEDAGANG EMASPERHIASAN, DAN/ATAU PENGUSAHA EMAS BATANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Baca Selengkapnya →PENONAKTIFAN AKSES PEMBUATAN FAKTUR PAJAK TERHADAPPENGUSAHA KENA PAJAK YANG TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBANSESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DIBIDANG PERPAJAKAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Baca Selengkapnya →PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Baca Selengkapnya →